Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta para pelaku usaha pariwisata di Pulau Dewata untuk turut mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengupayakan tambahan bantuan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Permintaan ini disampaikan sebagai bagian dari strategi kolaboratif antara pemerintah daerah dan sektor swasta, khususnya industri pariwisata, dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tengah tingginya mobilitas wisatawan domestik maupun mancanegara. Koster menilai, keberlanjutan sektor pariwisata Bali sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang memadai, baik dari sisi transportasi, konektivitas wilayah, hingga fasilitas publik pendukung lainnya.
Menurut Koster, saat ini Pemprov Bali tengah menjajaki komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian di tingkat pusat untuk memperoleh tambahan alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur strategis yang selama ini dinilai belum mampu ditangani secara optimal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata. Ia menegaskan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi krusial, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali tidak hanya bersifat administratif regional, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kinerja sektor pariwisata nasional secara keseluruhan.
Selama ini, skema alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia dinilai masih bersifat normatif, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dalam konteks Bali, pendekatan tersebut dinilai kurang relevan, mengingat provinsi ini memiliki posisi strategis sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Tingginya kunjungan wisatawan menuntut ketersediaan infrastruktur yang tidak hanya memadai secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berstandar internasional. Tanpa adanya afirmasi kebijakan anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Bali dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan sektor pariwisata yang terus meningkat.
Koster menekankan bahwa status Bali sebagai destinasi wisata utama bukanlah sesuatu yang secara formal diminta oleh pemerintah daerah, melainkan terbentuk secara alami melalui dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang selama puluhan tahun. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pembangunan di Bali sebagai bentuk tanggung jawab atas kontribusi besar daerah ini terhadap perekonomian nasional. Infrastruktur berskala besar seperti jalan penghubung antarkawasan wisata, sistem transportasi publik terintegrasi, hingga pengelolaan limbah dan sanitasi menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan dukungan pembiayaan lintas level pemerintahan.
Lebih lanjut, Koster mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar secara mandiri melalui APBD. Tanpa intervensi dan dukungan dari APBN, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing pariwisata Bali berpotensi mengalami stagnasi. Untuk itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku industri pariwisata dapat terbangun secara konstruktif guna memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Bali. Dukungan dari sektor pariwisata dinilai penting untuk memperkuat argumentasi bahwa investasi infrastruktur di Bali bukan semata kebutuhan regional, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global.
